Kabinet telah menjadi pusat kekuatan eksekutif yang mendukung dan melayani presiden. Setiap periode pemerintahan memiliki visinya sendiri, dengan susunan menteri mengikuti arus sejarah yang berliku.
Persoalan susunan kabinet kembali menjadi perhatian setelah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai pemenang pemilihan umum presiden (pilpres) 2024.
Salah satu yang menjadi pusat perhatian ialah rencana Prabowo Subianto menambah kursi kabinet menjadi 41 menteri dan pejabat setingkat menteri. Jumlah tersebut menjadi pusat perhatian, pasalnya jumlah tersebut merupakan tertinggi sejak Era Reformasi.
Wakil Presiden terpilih Gibran telah memberikan respons atas kabar tersebut. Dia mengungkapkan bahwa komposisi kabinet masih dalam tahap pembahasan dengan berbagai pihak terkait. Gibran pun tidak menutup kemungkinan untuk penambahan jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Dalam pernyataannya, Gibran juga mengakui bahwa salah satu kementerian yang tengah dibahas adalah kementerian khusus yang bertugas mengurus program makan siang gratis.
Program ini menjadi salah satu fokus utama dari pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Gibran, selama masa kampanye Pilpres 2024. Gibran menekankan bahwa program tersebut bukanlah hal yang sederhana, sehingga memerlukan lembaga khusus untuk menjalankannya.
Menyikapi rencana tersebut, masyarakat pun memperoleh gambaran lebih jelas mengenai arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan penambahan jumlah kementerian, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif dan efektif dalam menangani berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat.
Kabinet Prabowo-Gibran diperkirakan akan membengkak karena besarnya koalisi Prabowo-Gibran. Setidaknya ada lima partai besar yang menyatakan bergabung dalam koalisi Prabowo-Giibran yakni Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Nasional Demokrat (Nasdem).
Dalam sejarah Indonesia, jumlah menteri dalam kabinet mengalami naik turun. Di Era Soekarno pernah ada masa di mana kabinet berisi 132 menteri dan pejabat setingkat menteri.
Kabinet Era Orde Baru yang dipimpin Soeharto memiliki jumlah menteri sekitar 24-44.
Jumlah menteri terbanyak ada di Era Kabinet Dwikora II yang terdiri dari 86 kementerian/lembaga yang diisi oleh 132 orang. Termasuk di dalamnya beberapa orang mengisi pos yang sama seperti Pemeriksa Keuangan Agung Muda (4 orang) dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Gotong Royong (4 orang).
Selain Presiden Soekarno, Kabinet Dwikora II juga dipimpin oleh Perdana Menteri (Soekarno) dan juga empat Wakil Perdana Menteri.
Susunan kabinet Indonesia terus berevolusi sehingga diisi 34 menteri dan setingkat menteri. Termasuk dalam pejabat setingkat menteri adalah Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI.
Salah satu sorotan utama dari rencana perluasan kabinet ini adalah pembentukan kementerian khusus yang akan mengurus program makan siang gratis. Program ini telah menjadi magnet utama selama kampanye Pilpres 2024, dan kini menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam konteks ekonomi sosial, program makan siang gratis diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan mengurangi beban biaya hidup, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
Namun demikian, implementasi program ini juga menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi dengan baik. Mulai dari sisi logistik, keuangan, hingga keberlanjutan program, semua harus dipertimbangkan dengan matang agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
